Ugdnews.com - Program Makan Bergizi Gratis semestinya menjadi jawaban negara atas problem gizi dan kesenjangan akses pangan anak sekolah. Namun ketika jatah makanan tetap mengalir ke sekolah tanpa aktivitas belajar publik wajar bertanya. Apakah ini sekadar kelalaian administratif atau potret rapuhnya tata kelola kebijakan sosial yang rawan diselewengkan di tingkat paling dasar.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan tajam publik setelah muncul laporan sebuah SD Negeri di Sampang Madura yang tetap menerima jatah MBG meski nyaris tanpa aktivitas belajar mengajar. Kasus ini bukan sekadar anomali teknis melainkan cermin problem tata kelola data pengawasan dan etika kebijakan publik yang seharusnya menyentuh anak anak sebagai subjek utama program. Sumber Kompas.com 16 Januari 2026

Kisah ini mencuat dari kegelisahan warga setempat bernama Zainuddin yang heran melihat distribusi MBG ke sekolah yang menurut pengamatannya sudah lama sepi murid. Kejanggalan itu semakin terasa karena sekolah tersebut tercatat aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik sistem resmi yang menjadi rujukan kebijakan pendidikan nasional. Ketika realitas lapangan bertolak belakang dengan data publik berhak curiga. Sumber Detik.com 16 Januari 2026

Pengakuan Zainuddin tentang guru berseragam dinas yang justru memutar musik dangdut dan bersantai saat jam sekolah memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang salah. Jika benar tidak ada proses pembelajaran maka kehadiran MBG kehilangan makna substantifnya. Makanan bergizi yang seharusnya menjadi hak murid berubah menjadi simbol kebijakan yang berjalan tanpa ruh. Sumber TribunMadura.com 16 Januari 2026

Pihak Dinas Pendidikan Sampang melalui Kepala Bidang Pembinaan SD mengakui adanya dinamika terkait keberadaan siswa. Secara administratif siswa tercatat aktif namun pada praktiknya mereka lebih banyak bersekolah di madrasah atau sekolah swasta lain dan hanya hadir di SD pada hari tertentu. Penjelasan ini justru membuka celah persoalan baru apakah sistem pendidikan membiarkan formalitas data mengalahkan realitas pendidikan. Sumber JawaPos.com 17 Januari 2026

Di titik inilah MBG terjebak dalam logika administratif yang kering. Selama data di Dapodik masih hidup anggaran tetap mengalir. Padahal kebijakan publik tidak boleh berhenti pada validitas dokumen tetapi harus berpijak pada kebermanfaatan nyata. Jika siswa tidak hadir untuk siapa makanan itu disediakan pertanyaan ini belum terjawab secara jujur. Sumber Tempo.co 17 Januari 2026

Ketiadaan sanksi tegas terhadap sekolah bermasalah menambah panjang daftar persoalan. Publik menangkap kesan bahwa selama tidak ada temuan hukum praktik menyimpang dianggap wajar. Dalam kondisi seperti ini MBG berpotensi berubah dari program sosial menjadi ladang keuntungan yang dinikmati segelintir pihak sementara negara abai pada tujuan awalnya. Sumber CNNIndonesia.com 17 Januari 2026

Spekulasi publik tentang ke mana makanan itu pergi apakah dibagi ke keluarga guru dibawa pulang atau bahkan dijual mungkin terdengar sinis. Namun sinisme itu lahir dari ketiadaan transparansi. Ketika negara tidak mampu menjelaskan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas prasangka tumbuh subur di ruang publik. Sumber MediaIndonesia.com 18 Januari 2026

Lebih jauh kasus ini menyingkap relasi problematik antara penyedia dapur MBG sekolah dan birokrasi. Selama dapur tetap setor dan laporan administrasi aman ada atau tidaknya murid seolah bukan persoalan mendesak. Logika bisnis yang menunggangi program sosial inilah yang berbahaya karena menggeser orientasi dari hak anak menjadi keuntungan semata. Sumber Republika.co.id 18 Januari 2026

MBG seharusnya menjadi simbol kehadiran negara yang beradab bukan sesajen kebijakan yang disajikan demi menggugurkan kewajiban anggaran. Tanpa audit lapangan yang rutin verifikasi data faktual dan sanksi tegas program ini rawan menjadi contoh klasik kegagalan implementasi kebijakan baik di atas kertas buruk di lapangan. Sumber TheConversation.com Indonesia 18 Januari 2026

Pada akhirnya kasus SD di Sampang bukan soal satu sekolah atau satu daerah. Ia adalah alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera membenahi sistem. Jika tidak MBG akan dikenang bukan sebagai program penyelamat gizi anak bangsa melainkan sebagai ironi kebijakan sosial yang kehilangan murid kehilangan etika dan kehilangan kepercayaan publik. Sumber Kompas.id 19 Januari 2026

( Red )

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.