UgdNews.com 14 Oktober 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengakhiri perdebatan, tetapi memindahkan perhatian publik ke persoalan yang lebih mendasar: bagaimana persyaratan pencalonan diverifikasi, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana DPR dapat menindaklanjuti persoalan tersebut tanpa melampaui kewenangan konstitusionalnya.

DARI PUTUSAN MENUJU PERTANYAAN

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, pertimbangan hakim memuat catatan penting: persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Putusan itu juga menyatakan MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Hal tersebut diberitakan dalam publikasi resmi MK dan DetikNews pada 6 Oktober 2026.

Dua hal harus dibedakan. Permohonan yang tidak dapat diterima bukanlah putusan yang memberhentikan Gibran, tetapi juga tidak berarti seluruh pertanyaan mengenai dokumen pendidikannya telah terjawab. Ruang persoalan yang tersisa menyangkut kewenangan lembaga terkait untuk menilai pemenuhan syarat pencalonan. Reuters pada 7 Oktober 2026 juga melaporkan bahwa MK menyerahkan persoalan tersebut kepada institusi lain yang berwenang.

DPR DI PERSIMPANGAN

Perhatian kemudian mengarah ke parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR menghormati putusan MK, sebagaimana diberitakan ANTARA pada 7 Oktober 2026. Sehari kemudian, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan komisinya akan mempelajari putusan secara komprehensif, tetapi belum menerima salinan resmi secara kelembagaan. Pernyataan itu dimuat ANTARA pada 8 Oktober 2026.

Di sinilah fungsi pengawasan DPR patut diuji. Kajian tidak semestinya berhenti sebagai pernyataan seremonial. Publik berhak mengetahui apakah Komisi II akan meminta penjelasan KPU, memeriksa proses verifikasi pencalonan, dan menyampaikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, DPR juga harus bekerja berdasarkan bukti serta batas kewenangannya, bukan semata-mata tekanan politik.

KPU sendiri telah memberikan penjelasan. Dalam pemberitaan ANTARA pada 7 Oktober 2026, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan lembaganya menghormati putusan MK dan menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen yang diterima saat pencalonan. KPU menyebut penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian terkait. Keterangan ini perlu diuji bersama pertimbangan MK, bukan diabaikan atau langsung dianggap menuntaskan persoalan.

HAK ANGKET BUKAN PEMAKZULAN

Wacana hak angket, panitia khusus, dan pemakzulan harus ditempatkan secara proporsional. Hak angket merupakan instrumen penyelidikan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Instrumen tersebut tidak otomatis membatalkan jabatan wakil presiden.

Pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, dengan alasan serta tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Karena itu, temuan administratif, perbedaan penafsiran dokumen, dan alasan pemakzulan bukanlah hal yang dapat disamakan begitu saja. Setiap langkah membutuhkan dasar hukum dan pembuktian yang sesuai.

WHAT NEXT?

Masa reses DPR tidak otomatis menghentikan persiapan politik maupun komunikasi antarfaksi. Namun, langkah informal harus dibedakan dari keputusan resmi parlemen. Ketika masa sidang kembali berjalan, indikator yang patut diamati ialah agenda pembahasan, permintaan keterangan kepada lembaga terkait, pemeriksaan dokumen, dan keterbukaan hasil kajian.

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan keras ataupun kesimpulan yang mendahului proses hukum. Yang dibutuhkan ialah penjelasan mengenai dokumen pendidikan, dasar penyetaraannya, serta bagaimana persyaratan pencalonan diperiksa oleh lembaga berwenang.

Bola memang telah bergerak dari ruang sidang MK menuju DPR. Namun, perpindahan arena tidak otomatis berarti pemakzulan akan terjadi, sebagaimana putusan yang tidak membatalkan jabatan juga tidak otomatis menutup seluruh pertanyaan. Ukuran akuntabilitas terletak pada kesediaan lembaga negara menguji fakta, menjelaskan kewenangan, dan mempertanggungjawabkan keputusan secara terbuka.

Publik tidak hanya menunggu siapa yang menang dalam polemik politik ini. Publik menunggu kepastian bahwa aturan pencalonan diterapkan secara cermat, mekanisme pengawasan dijalankan secara bertanggung jawab, dan setiap kesimpulan berdiri di atas bukti, bukan kepentingan politik.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat