Ugdnews.com,  Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memberlakukan aturan baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem seleksi yang lebih adil, transparan, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi capaian akademik siswa.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 yang ditetapkan pada 25 Februari 2026. Juknis ini menjadi pedoman resmi seluruh SMA Negeri di Sumsel dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Dalam skema terbaru, proses penerimaan dibagi ke dalam empat jalur utama dengan komposisi kuota yang telah ditentukan.

Jalur afirmasi mendapatkan porsi minimal 30 persen. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas. Bukti administratif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), atau Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi syarat utama.

Selanjutnya, jalur domisili juga memiliki kuota minimal 30 persen. 

Seleksi dilakukan berdasarkan alamat tempat tinggal yang dibuktikan melalui Kartu Keluarga, dengan prioritas bagi siswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah tujuan.

Adapun jalur mutasi diberikan kuota maksimal 5 persen. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, termasuk anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas.

Sementara itu, jalur prestasi menjadi jalur dengan porsi terbesar, yakni minimal 35 persen. Pada jalur ini, seleksi tidak hanya mengacu pada nilai rapor semester 1 hingga 5, tetapi juga mempertimbangkan prestasi akademik, non-akademik, serta hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan dari sistem sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada zonasi. Kini, unsur prestasi dan kemampuan akademik menjadi faktor penting dalam menentukan kelulusan calon peserta didik.

Pendaftaran SPMB dijadwalkan dimulai pada Mei 2026 dan akan dilaksanakan secara daring melalui platform resmi yang disiapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Calon siswa diwajibkan melengkapi dokumen seperti ijazah atau surat keterangan lulus, rapor semester 1–5, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta dokumen pendukung lainnya sesuai jalur yang dipilih.

Dasar Hukum dan Regulasi

Penerapan SPMB ini tidak terlepas dari sejumlah regulasi nasional yang menjadi payung hukum, di antaranya:

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi (Pasal 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur standar penyelenggaraan pendidikan termasuk mekanisme penerimaan peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang menjadi acuan teknis pelaksanaan PPDB/SPMB, termasuk prinsip zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah, termasuk SMA.

Dorong Transparansi dan Pemerataan. Dengan diberlakukannya juknis baru ini, Pemprov Sumsel berharap proses penerimaan siswa baru tidak hanya berjalan tertib dan transparan, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan, sekaligus memberi kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik untuk mengakses pendidikan berkualitas di SMA Negeri.

( Marshal)