UgdNews.com, ADA dua hal yang tidak boleh hilang, dari sebuah negara hukum. Pertama: Pers yang berani mengontrol, dan Kedua: Aparatur yang mau diawasi.

Ketika salah satunya hilang, maka yang terjadi adalah kebobrokan yang dipelihara, bukan kebenaran yang ditegakkan. Pasalnya adalah:

1. Wartawan Bukan Penjaga Kebobrokan Pejabat

Wartawan adalah pilar keempat demokrasi. Bukan humas pejabat. Bukan penjaga aib penguasa. Bukan tukang stempel pencitraan.

Fungsi utama insan pers adalah; kontrol dan kritik sosial. Mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan pejabat menjalankan amanah rakyat dengan baik, bersih, dan bertanggung jawab.

Pers yang kritis dan objektif itu penting, demi mencegah penyimpangan dan pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Pers yang ideal bukanlah pelindung kebobrokan pejabat, melainkan pengawas yang memastikan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Kalau wartawan sudah takut mengkritik, sudah dibungkam, sudah jadi penjilat — maka yang rusak bukan cuma pers, tapi demokrasi itu sendiri.

Sejarah membuktikan: setiap kejahatan kekuasaan yang besar, selalu dimulai dari pers yang dibungkam dan wartawan yang dijadikan penjaga kebobrokan.

2. PENGAWASAN MENYELURUH UNTUK APARATUR

Pengawasan itu, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Pengawasan itu, untuk memastikan perilaku aparatur tetap sejalan dengan doktrin luhur Tri Krama Adhyaksa: SATYA, ADHI, WICAKSANA.

SATYA: Setia dan jujur pada kebenaran dan keadilan. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, tidak bisa diarahkan untuk kepentingan kelompok.

ADHI: Sempurna dalam pengabdian dan berintegritas. Bekerja bukan untuk pencitraan, tapi untuk pengabdian yang tuntas.

WICAKSANA: Bijaksana dalam mengambil keputusan dan bertindak. Tegas tapi adil. Keras pada kejahatan, lembut pada kebenaran.

Jika aparatur sudah melenceng dari tiga nilai itu, maka pengawasan harus tegas. Karena aparatur yang tidak diawasi, akan mudah tergelincir menjadi alat kekuasaan, bukan pelayan rakyat.

Pengawasan menyeluruh bukan ancaman, tapi penyelamat bagi institusi, bagi aparatur itu sendiri, dan bagi rakyat Indonesia.

3. DUA SAYAP YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN

Wartawan dan aparatur yang baik, sebenarnya tidak berlawanan. Mereka adalah, dua sayap yang saling melengkapi.

Wartawan mengontrol dari luar. Pengawasan internal mengontrol dari dalam. Keduanya bertemu di satu titik yang sama: Kepentingan Rakyat.

Aparatur yang benar-benar menghayati Tri Krama Adhyaksa, tidak akan takut dikritik oleh wartawan. Justru dia akan menjadikan kritik, sebagai cermin untuk memperbaiki diri kedepan.

Sebaliknya, wartawan yang benar-benar menjalankan fungsi kontrol tidak akan menyerang membabi buta. Dia akan mengkritik berbasis data, berbasis fakta, berbasis investigasi.

Itulah yang diperjuangkan. Kritik yang berdasar, bukan fitnah. Pengawasan yang menyeluruh, bukan tebang pilih.

PENUTUP:

For-WIN tidak akan, menjadi penjaga kebobrokan siapapun. Tidak akan, menjadi humas pejabat manapun. Untuk itu, For-WIN akan tetap tegak lurus: 

- Investigasi,

- Transparansi,

- Keadilan.

Karena, ketika wartawan berani mengontrol, dan aparatur mau diawasi dengan doktrin Satya, Adhi, Wicaksana — disitulah negara ini akan selamat.

Jakarta 07 November 2026

©Fajar Chan (FC-Goest) / Inisiator For-WIN