UgdNews.com, Mandailing Natal – Aliansi Aktivis Kab  Mandailing Natal mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera "turun tangan" menginstruksikan Kapollda Sumatra Utara   Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto untuk segera meringkus pengusaha lokal bermarga Lubis inisial "Pwg". Pengusaha tersebut telah lama dikabarkan sebagai aktor utama pelanggaran hukum secara serius terkait tindak pidana kejahatan lingkungan. Selain itu, inisial P tersebut diduga  dalang dan penyandang dana (pemodal) yang mengoperasikan  Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)  secara bebas dan makin merajalela di Kecamatan Kotanopan Kab Madina.

Demikian pernyataan  sejumlah aktivis mahasiswa dan pegiat lingkungan tergabung dalam organisasi  Aliansi Aktivis Mahasiswa Madina kepada pers di Panyabungan (28/06).

Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandy menegaskan, gelombang pressure publik (desakan) ini akan terus bergulir seiring munculnya bukti-bukti visual di media sosial. Rekaman siaran langsung (live) telah memicu kemarahan publik, memamerkan seorang pria secara arogan mengemudikan ekskavator untuk eksploitasi sumber daya alam dan menghancurkan lingkungan demi mencari emas dengan aktivitas illegal PETI. Pria tersebut diduga memiliki afiliasi dengan jaringan sindikat mafia tambang illegal inisial pwg di Kotanopan. Hasil investigasi dan informasi yang berhasil mereka himpun, pria tersebut diduga bernama Pu*tra yang merupakan anak kandung dari pengusaha lokal inisial Pwg.

Mereka menjelaskan, pembiaran oleh aparat terhadap pelanggaran hukum akibat aktivitas illegal PETI ini, telah lama memunculkan spekulasi liar ditengah publik yang mengindikasikan adanya pihak yang merasa kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh aparat 

"Kita heran kenapa aparat hukum terkesan jadi "banci" tak berani bertindak dan pura-pura tutup mata dengan keberadaan mafia tambang ini. Apakah hukum di Republik itu segitu rapuh dan lemah tidak bisa meringkus para pelaku kejahatan lingkungan dan mafia tambang illegal" tanya Ridwandy.

Senada dengan itu, Ketua Presidium Solidaritas Mahasiwa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup  (SIPLAH) Ahmad Rifai Nasution mengaskan, supremasi hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan jejaring mafia tambang yang telah nyata melakukan pelanggaran hukum.  Pembiaran ini menurut Rifai, akan menciptakan preseden buruk seolah-olah hukum pidana dapat dinegosiasikan dan diperjual belikan. Hal tersebut tentu akan mengkikis habis kepercayaan publik kepada aparat hukum dan institusi penegak hukum  "Jelang HUT Bhayangkara ke 80 ini, kita minta agar Polri memberikan hadiah surprise ke masyarakat Madina. Kita mendesak penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, agar pelaku video viral PETI Kotanopan dan aktor intelektual mafia tambang Pwg segera ditangkap dan diproses hukum" tegas Rifai.

Mereka menilai kinerja Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, S.IK dan jajarannya terkesan lamban dan tidak serius mengusut kasus ini. Kondisi ini dinilai telah merusak marwah, kredibilitas dan profesionalitas aparat di mata publik. "Kinerja Polres Madina benar-benar diuji dan dipertaruhkan saat ini. Apakah motto "Polri Presisi dan Polri untuk masyarakat itu masih berlaku atau jangan-jangan Polri itu hanya untuk mafia tambang" tegas mereka.

Mereka juga meragukan komitmen dan keseriusan Kapolres Madina untuk mengeksekusi instruksi dan prioritas program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal memberantas habis praktek tambang illegal di Kab Madina. "Sampai saat ini kita melihat belum ada prestasi yang menonjol dari Kapolres untuk melakukan tindakan tegas, menertibkan, melakukan razia atau penangkapan terhadap aktivitas PETI yang kian menjamur di Kab Madina" lanjut mereka

Maka langkah mereka, seperti menyurati Kapolri dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penangkapan para mafia tambang illegal adalah ikhtiar untuk mengisi ruang kosong ketidakpercayaan publik kepada Kapolres Madina.

"Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas, sehingga aktor video viral PETI dan para mafia tambang ini segera ditangkap. Kita merasa tertantang, jangankan di Mapolres, bahkan bila perlu sampai ke Mapoldasu,  dan Mabes Polri kita akan "turun" dan perjuangkan langkah hukum lanjutan" tutup mereka.

Seperti diketahui sebelumnya, Aliansi Aktivis Mandailing Natal adalah koalisi/ gabungan sejumlah organisasi taktis mahasiswa dan pegiat lingkungan seperti SIPLAH, The Madina Green Institute, Ikatan Pelajar Al Washliyah, JAM NU, AMPM, MPR-Madina, KLIK-Sr, Madina Foundation.

(Red).