UgdNews.com, 10 November 2026

Permintaan Ketua DPR Puan Maharani agar masyarakat tenang menyikapi isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terdengar sederhana. Namun, di balik imbauan itu terdapat persoalan lebih besar: bagaimana negara menjawab putusan pengadilan dan memastikan kekuasaan tetap diawasi konstitusi. Publik tidak perlu gaduh, tetapi juga tidak harus berhenti bertanya.

Polemik menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyangkut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan. ANTARA pada 30 Oktober 2026 mengutip amar putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya. Detik.com pada tanggal yang sama melaporkan MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan MA itu menyangkut keabsahan dokumen, bukan pemberhentian wakil presiden. Menyimpulkan Gibran otomatis kehilangan jabatan merupakan lompatan hukum. ANTARA pada 2 November 2026 menjelaskan bahwa MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu sebelumnya menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui permohonan tersebut. Kedua perkara memiliki objek dan jalur hukum berbeda.

Dalam konferensi pers seusai rapat paripurna di Senayan, 10 November 2026, Puan meminta masyarakat tidak berandai-andai dan tidak membangun keresahan dari hal yang belum terjadi. Kedai Pena pada tanggal yang sama melaporkan bahwa pimpinan DPR telah menerima masukan fraksi dan anggota mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat.

Imbauan itu masuk akal jika dimaksudkan mencegah spekulasi. Namun, ketenangan tidak boleh menjadi pembungkam kritik. Masyarakat berhak meminta penjelasan atas perkara pejabat publik. Keterbukaan dokumen dan proses kelembagaan yang transparan justru menjadi cara meredakan kecurigaan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menurut ANTARA dan Bloomberg Technoz pada 9 November 2026, menyebut aspirasi organisasi masyarakat dan anggota lintas fraksi ingin disalurkan melalui mekanisme parlemen. Namun, DPR belum mengambil sikap resmi dan masih menunggu masa sidang serta salinan lengkap putusan MA. Detik.com pada 10 November melaporkan Gerindra akan menghormati aspirasi fraksi lain, termasuk penggunaan hak konstitusional DPR.

Hak Angket merupakan instrumen penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Hak Menyatakan Pendapat memiliki cakupan berbeda, termasuk pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden. Keduanya bukan keputusan pemakzulan. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur proses berjenjang: pendapat DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, lalu keputusan MPR.

DPR tidak cukup hanya menyatakan sedang menampung aspirasi. Lembaga perwakilan perlu menjelaskan dasar hukum, prosedur, dan bukti setiap langkah. Proses politik juga tidak boleh mendahului pembuktian hukum. Pihak Gibran perlu memberikan penjelasan agar publik mendengar keterangan semua pihak.

Persoalan ini bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau menghadapi pemakzulan. Yang dipertaruhkan ialah kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ketenangan memang penting, tetapi demokrasi bukan masyarakat yang diminta diam. Demokrasi tumbuh ketika kekuasaan bersedia diuji, hukum dijalankan tanpa pilih kasih, dan institusi menjelaskan tindakannya secara terbuka.

Dwi Taufan Hidayat