UgdNews.com, 10 November 2026

Dua putusan lembaga peradilan mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka mengubah polemik administratif menjadi ujian konstitusional. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti meyakinkan tentang dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA, sedangkan Mahkamah Agung kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah. Kini desakan pemakzulan menguat, sementara pertanyaan tentang tanggung jawab lembaga dan batas hukum pemberhentian belum selesai di tengah meningkatnya tekanan politik nasional.

Polemik dokumen pendidikan kini merembet ke jantung kekuasaan dan menguji proses verifikasi pencalonan.

Pada 6 Oktober 2026, melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasinya. Permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan perkara dinilai tidak tepat lagi diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu setelah pelantikan.

Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. ANTARA dan detikNews pada hari yang sama melaporkan surat penyetaraan yang digunakan dalam pencalonan Gibran dinyatakan tidak sah.

Kedua putusan memiliki objek berbeda: MK memeriksa sengketa hasil pemilu, MA menguji keputusan administrasi pemerintahan. Putusan MA menyangkut keabsahan surat, bukan pemberhentian wakil presiden; putusan MK pun bukan pengesahan dokumen.

Pertanyaan mendasarnya: bagaimana dokumen diterbitkan, apa dasar penyetaraannya, dan bagaimana KPU memeriksa persyaratan pendidikan? Kementerian penerbit surat dan KPU perlu menjelaskan tanggung jawab kelembagaannya.

CNN Indonesia pada 2 November 2026 mengutip kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, yang menilai putusan MA tidak mengubah kedudukan Gibran karena pemilu telah selesai dan pelantikan berlangsung. Sejumlah politisi menilai putusan itu memperkuat alasan DPR mengambil langkah politik.

CNN Indonesia pada 9 November 2026 memberitakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan usulan tindak lanjut akan diproses setelah masa sidang dibuka pada 10 November. Pernyataan itu merupakan rencana pembahasan, bukan keputusan memulai pemakzulan.

Konstitusi mengatur jalur yang ketat. Pasal 7A UUD 1945 memungkinkan wakil presiden diberhentikan, antara lain, jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pasal 7B mengharuskan DPR menyatakan pendapat melalui mekanisme konstitusional, MK memeriksa dan memutusnya, lalu MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan. Pembatalan dokumen administratif tidak otomatis membuktikan seluruh unsur pemberhentian terpenuhi.

Ujian sesungguhnya bukan kerasnya desakan pemakzulan, melainkan apakah fakta dan dasar hukumnya dapat diuji terbuka. DPR tak boleh menjadikan proses konstitusional sebagai panggung transaksi politik. Pemerintah dan KPU wajib menjelaskan proses verifikasi.

Perkara ini melampaui nasib politik seorang wakil presiden. Ia menguji kesediaan negara mengoreksi kekeliruan dan menegakkan kesetaraan hukum. Legitimasi jabatan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban, bukan hanya kemenangan pemilu.

Dwi Taufan Hidayat